Luwu Utara, MP – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk membantu penanganan darurat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebanyak 44 alat berat telah diterjunkan selama masa tanggap darurat tersebut.
Berdasarkan data, bencana banjir bandang terjadi pada Senin (13/7) lalu disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba, Sungai Radda (anak Sungai Masamba), dan Sungai Rongkong akibat curah hujan yang sangat tinggi di hulu sungai.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Kementerian PUPR, Adenan Rasyid mengungkap bahwa penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu terus dilakukan selama masa penetapan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah 14 Juli-12 Agustus 2020 hingga pascabencana.
Sebanyak 44 alat berat tersebut telah diterjunkan selama masa tanggap darurat tersebut, diantaranya yakni berupa 12 unit excavator, 3 unit Dozer, dan 29 unit Dump Truk.
Seluruh alat berat tersebut disalurkan ke 6 kecamatan terdampak yakni Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Malangke Barat, dan Malangke, serta di Desa Radda yang kondisinya paling parah akibat banjir bandang.
“Penanganan darurat seperti pembersihan lumpur dan pengeringan terus dilakukan, termasuk sudah dikerahkan pompa alkon sebanyak 22 unit dan penanganan sementara mencegah kembalinya meluap air sungai menggunakan tanggul karung pasir (sandbag) sebanyak 1.000 buah,” kata Adenan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).
Pihaknya juga menambahkan bahwa BBWSPJ juga terus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat yang sudah diinstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau banjir bandang di Luwu Utara pada Kamis (16/7) lalu.
Prioritas Pembersihan Pasca Bencana Alam
Adenan mengatakan bahwa Menteri Basuki menginstruksikan untuk memprioritas pembersihan dan pengangkutan lumpur menjadi tanggul sungai sementara agar tidak banjir lagi.
Sekaligus untuk membuka konektivitas Palopo-Masamba, membersihkan jalan dan titik-titik yang masih tergenang dan tertutup lumpur di Kecamatan Masamba, serta melakukan normalisasi sungai dengan pengerukan, perbaikan alur sungai dan pembuatan tanggul sungai untuk penanganan permanen.
“Untuk membersihkan material lumpur dan kayu yang menutup akses Trans Sulawesi di Poros Palopo-Masamba kita sudah memobilisasi alat berat excavator dan dump truck dan sudah selesai bisa dilalui sejak Minggu (19/7/2020). Memang ruas tersebut merupakan jalur vital untuk pergerakan orang dan logistik yang menghubungkan Kota Palopo-Kabupaten Luwu Utara-Luwu Timur sampai Poso,” jelas Adenan.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa untuk progres pembersihan dan pengangkutan lumpur, khususnya untuk membuka konektivitas di wilayah Kecamatan Masamba sebagai wilayah terparah dampak banjir bandang sudah mencapai 90 persen. Untuk pengeringan masih terus dilakukan karena sempat terkendala hujan beberapa hari terakhir.
“Untuk mempercepat pengalirah genangan air, kami melakukan upaya dengan membuka dan memperdalam jalur drainase seperti di samping Koramil ke Hotel Yuniar. Terus membuat 2 jalur drainase di samping bandara dan Masjid Agung Syuhada. Untuk pekerjaan infrastruktur pasca bencana, Bapak Menteri juga sudah menginstruksi untuk paket pengendalian banjir di sini untuk segera dilakukan lelang cepat,” tuturnya.
Tim Gabungan Tanggap Bencana
Pihak Kementerian PUPR bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara masih bekerja sama untuk melakukan pendataan kerusakan dan korban yang diakibatkan banjir bandang tersebut.
Bukan hanya itu saja, tim gabungan juga membantu pembersihan beberapa objek vital di Luwu Utara seperti area sekitar runway Bandar Udara Andi Jemma yang tertutup lumpur dan rumah dinas bupati.
Terkait hal proses penanganan darurat, Kementerian PUPR juga didukung oleh PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya yang kebetulan sedang menangani pembangunan DI Baliase di dekat lokasi bencana sehingga memudahkan dalam memobilisasi alat berat dan personel.
Berdasarkan data, Bantuan sarana dan prasarana juga diberikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Ditjen Cipta Karya, yakni sebanyak 15 unit Hidran Umum kapasitas 2.000 liter, 3 unit MTA, dan 1 unit mobile toilet di posko pengungsi Pettambua dan Mely.
